Rabu, 01 Desember 2010
Wah, 3.059 Dokumen Tentang Indonesia Juga Dibocorkan WikiLeaks
Republika OnLine » Breaking News » Internasional
Rabu, 01 Desember 2010, 08:51 WIB
Wikileaks
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Laman 'peniup-peluit' WikiLeaks yang membocorkan ratusan ribu dokumen rahasia pemerintah Amerika Serikat (AS) tentang banyak negara di dunia, ternyata juga menghimpun ribuan dokumen penting AS tentang Indonesia.
Mengutip static.guim.co.uk, Rabu (1/12) yang bersumber dari WikiLeaks, ada 3.059 dokumen yang disusun Kedutaan Besar AS di Jakarta, yang tentu saja berbicara tentang Indonesia.
Laman ini tidak menyebutkan secara persis isi dan klasifikasi dokumen mengenai Indonesia itu, namun daftar itu termasuk sebuah laporan resmi untuk Kongres AS mengenai Indonesia.
Laporan bertajuk "Congressional Research Service; Report RS21874" yang disusun Bruce Vaughn, analis soal Asia Tenggara dan Asia Selatan dari Divisi Hubungan Luar Negeri, Pertahanan dan Perdagangan ini, mengupas singkat hasil Pemilu 2004 di Indonesia.
Tidak ada yang istimewa dan mengejutkan dari laporan itu, karena memang klasifikasinya dokumen resmi biasa. Lain halnya dengan dokumen yang berkaitan dengan Prancis, Spanyol, Turki, Kuwait, Yordania, Irak, dan Jepang.
Di Prancis, menurut laman itu, ada 1.582 dokumen sangat rahasia yang dibocorkan WikiLeaks termasuk mengenai Presiden Nicolas Sarkozy, 256 dokumen rahasia, dan 1.937 dokumen resmi biasa.
Untuk Spanyol, WikiLeaks membocorkan 898 dokumen sangat rahasia, 103 dokumen rahasia, dan 2.619 dokumen biasa. Dokumen sangat rahasia mengenai pandangan, data dan informasi soal Turki menjadi yang terbanyak kedua dibocorkan, setelah Irak.
Mengenai Turki ini, WikiLeaks membocorkan 3.298 dokumen sangat rahasia termasuk mengenai PM Recep Tayyip Erdogan, 577 dokumen rahasia, dan 4.043 dokumen resmi biasa.
Di Irak, dokumen amat rahasia yang dibocorkan sebanyak 4.127, sedangkan yang berkategori rahasia berjumlah 1.158, dan 1.392 untuk dokumen biasa. Dokumen yang dibocorkan rata-rata bertahun 2004, namun ada juga yang dimulai sejak 2002, seperti mengenai Yordania dan Kuwait.
Red: Endro Yuwanto
Sumber: antara
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar